Wednesday, 29 April 2015

Pengaruh Gaji Terhadap Motivasi Guru dalam Mengajar (III)



Masih berlanjut dari artikel sebelumnya, bisa dibaca disini.
Menjadi pertanyaan besar, mengapa pelajar yang harusnya waktunya dihabiskan untuk belajar, menyiapkan bekal ilmu untuk bekal masa depannya, justru lebih senang terlibat kasus-kasus kriminal. Studi dan analisa terkait dengan kenakalan remaja yang sudah menjurus pada tindakan amoral pun dikaji. Banyak pihak terkait
yang bertanggungjawab dalam masalah ini. Salah satunya guru di sekolah. Guru yang diharapkan mampu mengembangkan intelektual siswa, yang dengan itu siswa mampu membedakan dan memutuskan apa yang terbaik untuk hidupnya. Peran guru yang kurang maksimal, dapat dikarenakan guru kurang fokus dalam menjalankan profesinya, hal ini ternyata dipicu oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah -kurangnya komitmen dalam pekerjaan, tidak cocok dengan pekerjaan mengajar, moral yang rendah, tidak bahagia, dan kebanyakan juga mereka merasa kecewa dengan gaji (reward) yang mereka terima- (Challen, Chambers & Roper dalam Reese, 2010).
       Masalah yang timbul dalam dunia pendidikan, bagi sebagian besar pengamat dan praktisi pendidikan selalu dikaitkan dengan masalah gaji (reward) yang diterima guru. Gaji dikaitkan dengan keprofesionalitasan. -meskipun banyak pihak yang pro dan kontra. Gaji merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri. Motivasi ekstrinsik berhubungan dengan keuntungan materi dan jenjang karir yang menjanjikan- (Challen, 2005 dalam reese, 2010). Jika gaji yang diterima guru besar, maka guru akan senang dan tenang, sehingga termotivasi untuk dapat menjalankan profesinya dengan profesional.
       Sangat beralasan ketika pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru, dengan menaikkan gajinya. Tentu dengan harapan, motivasi guru meningkat dalam menjalani profesinya, dan perhatiannya hanya fokus mengajar dan mengembangkan kompetensi mengajarnya. Guru tidak lagi sibuk dengan pekerjaan sampingan, karena alasan gaji guru tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
       Tahun 2010, hampir Rp 60 triliun anggaran pendidikan dialokasikan untuk gaji guru pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam pembukaan Seminar dan Pelatihan Guru Menulis di Media Massa yang diadakan harian Kompas dan Surya serta Ikatan Guru Indonesia di Gedung PDAM Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/10/2014). Karena itu, menurut Nuh, peningkatan kompetensi guru adalah mutlak perlu. Sebab, hak guru tidak bisa dikurangi kendati anggaran yang diperlukan akan terus melonjak. (http://lipsus.kompas.com/2010/11/01/). Pemerintah menaikkan anggaran gaji guru dengan harapan kompetensi guru dapat meningkat. Dengan kata lain, Pemerintah sangat berharap meningkatnya kompetensi guru sebagai konsekwensi dinaikkannya gaji.
       Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, -berdasarkan peraturan Gubernur Jakarta No 41/2010, seluruh guru di DKI memperoleh Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Rp. 2,9 juta per bulan. Untuk guru PNS golongan III yang sudah mendapat sertifikasi, memperoleh gaji pokok Rp. 2.763.980, TKD Rp. 2,9 juta, dan tunjangan sertifikasi Rp. 2.168.700. Sehingga total pendapatannya mencapai Rp. 7.832.680 per bulan. Sedangkan untuk PNS golongan IV, gaji pokok 3.195.000 ditambah tunjangan sertifikasi dan TKD, total pendapatan mencapai Rp. 8.263.700 per bulan- (http://okezone.com, sabtu, 20 Maret 2010).
       Peningkatan kesejahteraan dengan menaikkan gaji, oleh pemerintah tidak diberikan secara otomatis untuk seluruh guru. Hanya guru yang bersertifakasilah yang akan mendaptkan tambahan gaji. Program sertifikasi merupakan strategi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas guru dalam mengajar. Namun, sayangnya, survei Bank Dunia menunjukkan bahwa sertifikasi guru ternyata tidak mengubah perilaku dan praktik mengajar guru serta belum meningkatkan prestasi guru dan siswa secara signifikan (Kompas, 18 Desember 2012).
     “Kualitas guru yang sudah lulus dan memiliki sertifikasi masih jauh dari yang diharapkan, banyak yang belum mampu menulis karya ilmiah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan”. Ujar M. Nuh. dalam pembukaan Seminar dan Pelatihan Guru Menulis di Media Massa yang diadakan harian Kompas (http://lipsus.kompas.com/2010/11/01/). Karena standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah, salah satunya menuntut kompetensi pedagogik. Satu dari sembilan butir kriteria kompetensi pedagogik, adalah mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. (dokumen PMPTK, 2008).
       Pengembangan kurikulum, salah satunya adalah upaya untuk mewujudkan kurikulum yang masih dokumen tertulis, yang ditetapkan pemerintah menjadi aktual, diterjemahkan dalam serangkaian aktivitas belajar mengajar. Wajar, pemerintah mengharapkan guru mampu membuat karya tulis yang layak untuk dipublikasi, sehingga hasil pengembangan kurikulum yang dibuat oleh para guru dapat menjadi inspirasi bagi para guru lainnya di seluruh Indonesia. Sehingga terjadinya pemerataan kemampuan mengajar di seluruh wilayah. Karya Ilmiah juga dapat memperkaya khasanah ilmu dalam dunia pendidikan, yang manfaatnya sangat besar.
       Pemerintah berharap ketika kinerja guru sudah meningkat, maka pada gilirannya mutu pendidikan nasional pun meningkat. Jadi bagi seorang guru untuk bisa mengikuti uji sertifikasi dan bisa lolos itu tidak mudah. Sebagai kompensasi bagi guru yang telah lulus sertifikasi, maka guru akan mendapatkan  kompensasi berupa peningkatan tunjangan.
       Namun pada prakteknya, sertifikasi yang berbasis portofolio tersebut menjadi keprihatinan banyak pihak. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio tidak lebih dari penilaian terhadap tumpukan kertas. Kelayakan profesi guru dinilai berdasarkan tumpukan kertas yang mampu dikumpulkan. Padahal untuk membuat tumpukan kertas itu pada zaman sekarang amatlah mudah. Sementara ini tujuan pemerintah menggulirkan program serifikasi belum sesuai dengan harapan, masih banyak kecurangan yang terjadi sehingga meskipun guru telah lulus sertifikasi, kompetensinya masih patut dipertanyakan. (http://www.infodiknas.com/)
       Ironisnya fakta berbicara menurut ketua pelaksana uji sertifikasi guru di Yogyakarta (kompas, 19/12/2008) Rochmat Wahab mengungkapkan, beberapa guru terbukti memalsukan ijazah dan akta guna mendongkrak nilai. Untuk memenuhi prasyarat utama berpendidikan S1 atau D4, guru-guru juga tak segan mengambil kuliah jalur cepat atau memalsukan keterangan lama mengajar.
            Ternyata masih ada kelanjutannya looh... yuk marii dilanjut ke bagian 4 .

No comments:

Post a Comment